Recent Trend

Empat Persepsi Keliru Tentang Keterbukaan Informasi

RODA.OR.ID - Empat Persepsi Keliru tentang Keterbukaan Informasi 

Persepsi -1 : Keterbukaan mendorong akulturasi negatif yang merugikan masyarakat. 

Argumentasi: 
  • Akses informasi sangat deras dari luar melalui media TV dan internet, terutama jejaring sosial. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak guncangan dan perubahan nilai-nilai budaya Indonesia yang santun. 

Klarifikasi: 
  • UU KIP tidak dimaksudkan untuk meletakkan kewajiban pengelola sumberdaya publik untuk membuka akses informasi sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan kontrol masyarakat. UU KIP tidak bertujuan mengesahkan informasi-informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan moralitas yang berasal dari media elektronik. Aparat penegak hukum tetap dapat menggunakan hukum pidana (KUHP, UU ITE, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi). 

Persepsi-2: Keterbukaan mengancam kedaulatan bangsa dan negara. 

Argumentasi: 
  • Informasi-informasi penting dan strategis terutama mengenai pertahanan dan keamanan, sumber daya alam, dan kebijakan politik luar negeri kalau dibuka dapat mengancam kedaulatan negara. 

Klarifikasi: 
  • Indonesia tidak mungkin menghindar dari globalisasi. 
  • UUKIP justru mengenal dan mengatur pengecualian informasi (exemption) dan kerahasiaan informasi(secrecy),termasukmisalnya kategori informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 

Persepsi-3: Keterbukaan menyuburkan suasana ketidakamanan. 

Argumentasi: 
  • Keterbukaan informasi dapat menyuburkan konflik-konflik horizontal dan vertikal yang bersifat kekerasan sehingga mengganggu stabilitas sosial dan keamanan. 
  • Keterbukaan informasi 
  • Keterbukaan informasi bisa menimbulkan gesekan antarkelompok dalam masyarakat karena munculnya pernyataan-pernyataan rasial dan merendahkan kelompok lain.

Klarifikasi: 
  • Salah satu sumber konflik kekerasan adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, misalnya ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah penghasil. Manajemen pemerintahan yang tertutup justru membuat mudah saling curiga dan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian konflik berpotensi menjadi sumber konflik baru. 
  • UU KIP justru mendorong semua Badan Publik untuk membuat pertimbangan tertulis atas suatu kebijakan dan ini bisa diakses publik.
Persepsi-4: Keterbukaan dapat menghambat penegakan hukum. 

Argumentasi: 
  • Proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana terhambat dan terganggu jika keterbukaan diberlakukan, misalnya akan mengalami kesulitan mengejar pelaku lain jika dibuka informasinya sejak awal. 

Klarifikasi: 
  • Keterbukaan justru bisa dimanfaatkan untuk membantu upaya penegakan hukum, seperti menemukan korban penculikan, menemukan pelaku kejahatan, dan mengurai modus kejahatan. 
  • Keterbukaan bisa mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum, bahwa mereka mempermainkan kasus demi kepentingan pribadi dan kelompok. Keterbukaan memberi ruang pengawasan terhadap perilaku menyimpang aparat.(min)