Big Slider

Recent Trend

PILIHAN

MEDIA PARTNER

1

Invention

Peroleh SK Kemenkumham, LBH Tuah Negeri Nusantara Siap Berikan Bantuan Hukum ke Masyarakat

Peroleh SK Kemenkumham, LBH Tuah Negeri Nusantara Siap Berikan Bantuan Hukum ke Masyarakat

RIAU, PEKANBARU - LBH Tuah Negeri Nusantara kota Pekanbaru bersukacita terhadap hadirnya sebuah momen yang sangat ditunggu tunggu. LBH TNN kota Pekanbaru lulus verifikasi di Kemenkumham Republik Indonesia berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang lembaga/organisasi bantuan hukum.
Photo bersama usai penandatangan MoU Pemberian Bantuan Hukum
LBH Tuah Negeri Nusantara yang telah lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2019 s/d 2021 di Provinsi Riau pada hari ini tanggal 14 Mei 2019 telah melakukan penanda tanganan MoU dengan Kemenkumham Provinsi Riau yang dilakukan di hotel Furaya Pekanbaru, dalam penanda tanganan MoU ini hanya 10 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lulus verifikasi yang dan salah satunya LBH Tuah Negeri Nusantara kota Pekanbaru. 
Suardi, SH Ketua LBH Tuah Negeri Nusantara
Sesuai dengan fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang lahir karena adanya sebuah tujuan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial. Selain itu terdorong karena keinginan dalam penegakkan keadilan dan kedudukan yang sama di depan hukum. 
Jika kita lihat memang dalam berbagai contoh kasus sering kali hukum tumpul keatas akan tetapi sangat tajam ke bawah, disinilah yang dibutuhkan dari para advokat dalam membantu masyrakat menengah ke bawah dalam prosesi hukum. Profesi advokat/penasehat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (offium nobile),
LBH Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru yang diketuai oleh Suardi, SH turut hadir dalam penandatangan Kontrak Kerja Bantuan Hukum menjelaskan, "LBH Tuah Negeri akan selalu fokus untuk membantu dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu atau miskin secara cuma-cuma atau gratis, hal ini merupakan tugas sebagai Profesi Advokat dan juga LBH ini telah diakui oleh Pemerintah melalui Verifikasi Kemenkumham RI Kanwil Provinsi Riau dengan amanah ini kita akan lebih semangat lagi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan", tuturnya.
Ditambahkannya lagi, LBH Tuah Negeri Nusantara menghimbau kepada masyarakat Riau dan khususnya Pekanbaru jika ingin mendapatkan Bantuan Hukum secara gratis silahkan datang ke kantor kita di jalan Serayu Nomor 41 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung sekaki Pekanbaru" pungkas Suardi. (rls)

Inilah Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Inhu

Inilah Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Inhu

RODA.OR.ID, INHU - Dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam keterbukaan. Dinas Komunikasi dan Infomasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melampirkan bagan struktur organisasinya sebagai berikut :


sumber : http://kominfo.inhukab.go.id/content/struktur-organisasi

Rendahnya Keterbukaan Informasi, Gubri Didesak Segera Benahi Jajaran OPD di Riau

Rendahnya Keterbukaan Informasi, Gubri Didesak Segera Benahi Jajaran OPD di Riau

RODA.OR.ID, PEKANBARU - Komisi Informasi mendesak gubernur segera membenahi keterbukaan informasi di jajaran OPD Provinsi Riau.

Komisi Informasi (KI) melihat bahwa keterbukaan dan tranparansi di badan publik Provinsi Riau pada tahun 2017 ini masih sangat kurang dan mendapatkan catatan merah. Salah satu yang mengkhawatirkan KI Riau adalah masih ada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengetahui apa itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Saya masih mendapatkan bahwa ada pimpinan OPD itu yang belum mengatahui apa itu PPID. Padahal itu adalah alat untuk menuju keterbukaan informasi di badan publik itu sendiri," ujar Ketua KI Riau, Zufra Irwan kepada awak media, Kamis (28/12/2017).

Dijelaskan Zufra Irwan, keterbukaan dan tranparansi informasi adalah salah satu syarat untuk menuju good goverment dan clean goverment yang dicita-citakan oleh Gubernur Riau.

"Sekarang, bagaimana menuju good goverment (pemerintahan yang baik)  dan clean goverment (pemerintahan yang bersih) itu, jika jajarannya saja masih tidak terbuka dan tertutup bagi publik," tambah dia.

"Oleh karena itu, gubernur selain mendorong OPD untuk lebih terbuka dan tranparan, beri juga semacam reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Dengan demikian, semua OPD itu akan berlomba untuk lebih terbuka dan transparan kepada publik, sehingga terwujudlah good dan clean goverment itu," tutupnya.(min)

sumber : www.beritapekanbaru.com

FITRA Riau Kritik Dinas yang Tak Jalankan PPID

FITRA Riau Kritik Dinas yang Tak Jalankan PPID

RODA.OR.ID, PEKANBARU - Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Riau mencatat hanya 40% dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau punya Pejabat Pelaksana Informasi dan Data (PPID). 60% sisanya belum memaksimalkan lembaga itu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap dinas dan badan di pemerintah wajib punya PPID, sebagai lembaga yang mengurusi soal informasi dan data di lembaga masing-masing. 

KI Riau saat mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau melempar kritikan kepada dinas dan badan di Pemda Riau yang tidak menjalankan PPID. Sebab soal transparansi secara detail telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

"Dalam Undang-Undang itu kan semuanya sudah diatur dan dijalankan informasi apa saja yang boleh dibuka ke publik. Kenapa malah mereka tidak menjalankan PPID," kata Tim Peneliti FITRA Riau Triono Hadi, kepada Awak Media, Selasa (26/12/2017). 

Dia menambahkan, bahkan dari sisi kewajiban badan publik untuk menyiapkan pelayanan informasi melalui PPID, juga belum semua menerapkan. Meskipun telah semua daerah memiliki SK PPID, namun belum aktif menjalankan tugas memfasilitasi pelayaan informasi baik diminta maupun tanpa diminta (Proaktif publikasi).

Oleh karena itu, lebih lanjut Triono Hadi menjelaskan, sebagai wujud daerah dalam komitmen bertransparansi, adalah terbentuknya PPID serta menyiapkan fasilitas publikasi informasi kebijakan termasuk anggaran, bukan hanya setelah kebijakan tersebut selesai dibuat, melainkan dokumen yang masih dalam rancangan mesti harus publikasi.

Sebagai contoh, dia menjelaskan, Provinsi Riau melalui DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Riau, telah memiliki publikasi informasi khusus terkait anggaran secara detail. Baik lampiran Perda APBD, ataupun Lampiran Perkada Penjabaran APBD.

"Meskipun belum cukup, karena DPKAD baru menginformasi setelah dokumen manjadi peraturan atau pembahasan telah selesai, mestinya juga memiliki sarana publikasi saat dalam proses rancangan, sbagaimana dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta," tambahnya. 

Dia melanjutkan, masalahnya belum semua OPD mengerti itu, tapi untuk satu sisi kebiajakn anggaran sudah cukup baik keterbukaannya, dibandingkan kabupaten dan kota lain di Riau. Namun demikian, Provinsi Riau mesti harus lebih transparansi lagi soal anggaran, bila perlu harus dibuka sampai kepada RKA yang rinci, agar publik tahu apa saja yang dianggarakan dalam setiap kegiatan

"Untuk daerah kabupaten belum ada fasilitas yang mempublikasikan informasi anggaran. Jangankan penjabaran APBD, dokumen KUA PPAS saja masih sulit untuk diakses publik. Yang paling penting diperhatikan dalam menyusun anggaran juga adalah item belanja yang dibuat oleh setiap OPD. Banyak item belanja tidak perlu, seperti perjalanan dinas, ATK, yang paling rentan untuk doubel penganggaran serta rentan manipuasi dan korupsi," sambung Triono Hadi.(min)

sumber : www.portalberitariau.com