Big Slider

Recent Trend

PILIHAN

MEDIA PARTNER

1

Invention

Inilah Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Inhu

Inilah Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Inhu

RODA.OR.ID, INHU - Dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam keterbukaan. Dinas Komunikasi dan Infomasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melampirkan bagan struktur organisasinya sebagai berikut :


sumber : http://kominfo.inhukab.go.id/content/struktur-organisasi

Rendahnya Keterbukaan Informasi, Gubri Didesak Segera Benahi Jajaran OPD di Riau

Rendahnya Keterbukaan Informasi, Gubri Didesak Segera Benahi Jajaran OPD di Riau

RODA.OR.ID, PEKANBARU - Komisi Informasi mendesak gubernur segera membenahi keterbukaan informasi di jajaran OPD Provinsi Riau.

Komisi Informasi (KI) melihat bahwa keterbukaan dan tranparansi di badan publik Provinsi Riau pada tahun 2017 ini masih sangat kurang dan mendapatkan catatan merah. Salah satu yang mengkhawatirkan KI Riau adalah masih ada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mengetahui apa itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Saya masih mendapatkan bahwa ada pimpinan OPD itu yang belum mengatahui apa itu PPID. Padahal itu adalah alat untuk menuju keterbukaan informasi di badan publik itu sendiri," ujar Ketua KI Riau, Zufra Irwan kepada awak media, Kamis (28/12/2017).

Dijelaskan Zufra Irwan, keterbukaan dan tranparansi informasi adalah salah satu syarat untuk menuju good goverment dan clean goverment yang dicita-citakan oleh Gubernur Riau.

"Sekarang, bagaimana menuju good goverment (pemerintahan yang baik)  dan clean goverment (pemerintahan yang bersih) itu, jika jajarannya saja masih tidak terbuka dan tertutup bagi publik," tambah dia.

"Oleh karena itu, gubernur selain mendorong OPD untuk lebih terbuka dan tranparan, beri juga semacam reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Dengan demikian, semua OPD itu akan berlomba untuk lebih terbuka dan transparan kepada publik, sehingga terwujudlah good dan clean goverment itu," tutupnya.(min)

sumber : www.beritapekanbaru.com

FITRA Riau Kritik Dinas yang Tak Jalankan PPID

FITRA Riau Kritik Dinas yang Tak Jalankan PPID

RODA.OR.ID, PEKANBARU - Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Riau mencatat hanya 40% dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau punya Pejabat Pelaksana Informasi dan Data (PPID). 60% sisanya belum memaksimalkan lembaga itu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap dinas dan badan di pemerintah wajib punya PPID, sebagai lembaga yang mengurusi soal informasi dan data di lembaga masing-masing. 

KI Riau saat mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau melempar kritikan kepada dinas dan badan di Pemda Riau yang tidak menjalankan PPID. Sebab soal transparansi secara detail telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

"Dalam Undang-Undang itu kan semuanya sudah diatur dan dijalankan informasi apa saja yang boleh dibuka ke publik. Kenapa malah mereka tidak menjalankan PPID," kata Tim Peneliti FITRA Riau Triono Hadi, kepada Awak Media, Selasa (26/12/2017). 

Dia menambahkan, bahkan dari sisi kewajiban badan publik untuk menyiapkan pelayanan informasi melalui PPID, juga belum semua menerapkan. Meskipun telah semua daerah memiliki SK PPID, namun belum aktif menjalankan tugas memfasilitasi pelayaan informasi baik diminta maupun tanpa diminta (Proaktif publikasi).

Oleh karena itu, lebih lanjut Triono Hadi menjelaskan, sebagai wujud daerah dalam komitmen bertransparansi, adalah terbentuknya PPID serta menyiapkan fasilitas publikasi informasi kebijakan termasuk anggaran, bukan hanya setelah kebijakan tersebut selesai dibuat, melainkan dokumen yang masih dalam rancangan mesti harus publikasi.

Sebagai contoh, dia menjelaskan, Provinsi Riau melalui DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Riau, telah memiliki publikasi informasi khusus terkait anggaran secara detail. Baik lampiran Perda APBD, ataupun Lampiran Perkada Penjabaran APBD.

"Meskipun belum cukup, karena DPKAD baru menginformasi setelah dokumen manjadi peraturan atau pembahasan telah selesai, mestinya juga memiliki sarana publikasi saat dalam proses rancangan, sbagaimana dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta," tambahnya. 

Dia melanjutkan, masalahnya belum semua OPD mengerti itu, tapi untuk satu sisi kebiajakn anggaran sudah cukup baik keterbukaannya, dibandingkan kabupaten dan kota lain di Riau. Namun demikian, Provinsi Riau mesti harus lebih transparansi lagi soal anggaran, bila perlu harus dibuka sampai kepada RKA yang rinci, agar publik tahu apa saja yang dianggarakan dalam setiap kegiatan

"Untuk daerah kabupaten belum ada fasilitas yang mempublikasikan informasi anggaran. Jangankan penjabaran APBD, dokumen KUA PPAS saja masih sulit untuk diakses publik. Yang paling penting diperhatikan dalam menyusun anggaran juga adalah item belanja yang dibuat oleh setiap OPD. Banyak item belanja tidak perlu, seperti perjalanan dinas, ATK, yang paling rentan untuk doubel penganggaran serta rentan manipuasi dan korupsi," sambung Triono Hadi.(min)

sumber : www.portalberitariau.com

Pemerinta Dinilai Melanggar UU KIP Terkait Penanganan Karlahut di Riau

Pemerinta Dinilai Melanggar UU KIP Terkait Penanganan Karlahut di Riau

RODA.OR.ID, PEKANBARU - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono menilai sikap pemerintah saat ini yang seolah tak peduli dan lamban dalam menangani asap. “Ini merupakan pelanggaran hukum” jelasnya dalam siaran pers, Selasa (15/9/2015).

http://www.roda.or.id/
Manajemen informasi terkait asap di Riau dan sekitarnya masih buruk dan kurang koordinasi. Ada satu dua informasi tentang rencana dan eksperimen membuat hujan buatan, tetapi itu hanya penyelesaian parsial dan terkesan main-main. 

“Apalagi informasi tentang hal itu tidak resmi, banyak versi, dan tidak bisa diverifikasi,” kata  Dipo.

Pemerintah yang berkompeten, baik di pusat maupun daerah, belum memberikan informasi dan penjelasan yang patut kepada masyarakat tentang penyebab asap, wilayah penyebaran, dampak terhadap kesehatan dan ekonomi, serta upaya-upaya penanggulangan.

Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pelangaran UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah sebagai badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kebakaran hutan merupakan kejadian yang harus diumumkan pemerintah secara serta-merta.

“Pemerintah harus secara resmi dan segera mengumumkan potensi bahaya dan sebaran dampaknya, pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak, prosedur dan tempat evakuasi untuk menghindari dampak, cara mendapatkan bantuan dari pihak berwenang, pihak-pihak yang wajib memberikan informasi dan tatacaranya, serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam menanggulangi bahaya dan atau dampaknya.”

Pemerintah juga wajib memenuhi standar pengumuman informasi yang ada dan memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan atau melakukan perjanjian kerja. 

Dalam konteks asap ini adalah perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan proses bisnis kawasan hutan seperti Hutan Tanama Industri (HTI) dan perkebunan sawit, baik yang berada di lokasi maupun kantor pusatnya.(hab)