Big Slider

Recent Trend

PILIHAN

MEDIA PARTNER

1

Invention

PEMERINTAH LANGGAR UU KIP DALAM MENANGANI KEBAKARAN HUTAN RIAU

PEMERINTAH LANGGAR UU KIP DALAM MENANGANI KEBAKARAN HUTAN RIAU

RODA.OR.ID, PEKANBARU - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid Dipopramono menilai sikap pemerintah saat ini yang seolah tak peduli dan lamban dalam menangani asap. “Ini merupakan pelanggaran hukum” jelasnya dalam siaran pers, Selasa (15/9/2015).

http://www.roda.or.id/
Manajemen informasi terkait asap di Riau dan sekitarnya masih buruk dan kurang koordinasi. Ada satu dua informasi tentang rencana dan eksperimen membuat hujan buatan, tetapi itu hanya penyelesaian parsial dan terkesan main-main. 

“Apalagi informasi tentang hal itu tidak resmi, banyak versi, dan tidak bisa diverifikasi,” kata  Dipo.

Pemerintah yang berkompeten, baik di pusat maupun daerah, belum memberikan informasi dan penjelasan yang patut kepada masyarakat tentang penyebab asap, wilayah penyebaran, dampak terhadap kesehatan dan ekonomi, serta upaya-upaya penanggulangan.

Pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pelangaran UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah sebagai badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kebakaran hutan merupakan kejadian yang harus diumumkan pemerintah secara serta-merta.

“Pemerintah harus secara resmi dan segera mengumumkan potensi bahaya dan sebaran dampaknya, pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak, prosedur dan tempat evakuasi untuk menghindari dampak, cara mendapatkan bantuan dari pihak berwenang, pihak-pihak yang wajib memberikan informasi dan tatacaranya, serta upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam menanggulangi bahaya dan atau dampaknya.”

Pemerintah juga wajib memenuhi standar pengumuman informasi yang ada dan memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan atau melakukan perjanjian kerja. 

Dalam konteks asap ini adalah perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan proses bisnis kawasan hutan seperti Hutan Tanama Industri (HTI) dan perkebunan sawit, baik yang berada di lokasi maupun kantor pusatnya.(hab)

SIFAT PENGECUALIAN SUBSTANSIAL

SIFAT PENGECUALIAN SUBSTANSIAL

RODA.OR.ID, RIAU - Sifat pengecualian dalam memperoleh informasi publik dibagi dlaam dua kategori, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

http://www.roda.or.id/
Dan dapat dijelaskan pula bagaimana pengujian terhadap informasi yang bersifat pengecualian substansial. (hab)

5 LANGKAH MENGAKSES INFORMASI PEMILU

5 LANGKAH MENGAKSES INFORMASI PEMILU

RODA.OR.ID, RIAU - Mengakses informasi Pemilu tentunya masih banyak yang belum memahami prosedurnya secara lengkap, berikut disajikan 5 langkah untuk memperoleh informasi terkait Pemilu.
http://www.roda.or.id/
Dengan adanya informasi terkait Pemilu, tentu akan dengan sangat membantu bagi orang-perorangan untuk mengaksesnya secara prosedural.(hab)

PENGECUALIAN INFORMASI DENGAN KUALIFIKASI

PENGECUALIAN INFORMASI DENGAN KUALIFIKASI

RODA.OR.ID, RIAU - Tentu ada beberapa hal yang dikecualikan untuk diketahui oleh publik. Dengan maksud dapat mengganggu stabilitas Negara

Berikut kutipan peraturan yang menerangkan pengecualian informasi dengna kualifikasi :

http://www.roda.or.id/

Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 4 UU KIP, sangat jelas menerangkan informasi yang dikategorikan terbuka dan tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. (hab)